POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA
(TAHUN 1990 SAMPAI DENGAN AKHIR ORDE BARU)
ORDE BARU MASA AKOMODATIF

ABSTRAK

Orde baru bukan penyangkalan terhadap yang lama tetapi lebih sebagai pembeharuan yang terkait dengan persoalan bangsa yang dinilai sangat kronis. Penataan yang baru tidak hanya terfokus pada bidang tertentu tetapi mencakup perubahan dan pembangunan tatanan seluruh kehidupan bangsa dan Negara bedasarkan kemurnian pancasila dan UUD 1945. Dengan kata lain, orde baru menjadi titik awal koreksi terhadap berbagai penyelewengan pada masa lampau. Orde baru juga mengemban tugas menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur. Pemerintahan orde baru mnenyadari sepenuhnya bahwa akibat konflik yang berkepanjangan, penderitaan rakyat telah mencapai titik yang tertinggi. Oleh karena itu pemerintah orde baru menyadari bahwa stabilitas politik adalah hal yang penting untuk ditegakkan demi kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional.

Pemerintah orde baru menggunakan politik sebagai sarana untuk menciptakan berbagai instrument politik dengan tujuan menguasai dan mengontrol kelompok yang dikuasai, yaitu rakyat. Hal itu dilakukan tentu tidak lepas dari koridor untuk menciptakan kondisi politik yang mantap sebagai kunci sukses orde baru dalam melaksanakan pembangunan. Kehadiran Orde Baru melahirkan dua pola hubungan antara Islam dan Negara, pertama Antagonistik dan kedua akomodatif yang keduanya merupakan suatu sikap yang saling bersinergi untuk penguatan antara Islam dan Negara. Masa Orde Baru juga mengakomodir segala kepentingan ummat Islam oleh pemerintah, baik ormas dan tokoh-tokoh ummat Islam.

Pada masa Orde Baru, pemerintah menginginkan Indonesia dapat mencontoh bangsa-bangsa lain yang dapat maju dengan keterbatasan Sumber Daya Alam yang dimiliki. Ada Enam hal penting dalam hal akomodasi Orde Baru terhadap kepentingan ummat Islam yaitu Disahkannya undang-unadang no 2/1998 tentang pendidikan nasional yang mewajibkan penyelenggara sekolah memberikan pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianut anak didik. Keluarnya undang-undang nomor 7/1989 tentan peradilan agama (PA) yang memberi landasan hukum bagi penguatan posisi PA yang sejajar dengan tiga peradilan lainnya.

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perkawinan, warisan dan wakaf bagi ummat islam. Diubahnya kebijakan tentang jilbab yang semula dilarang dipakai oleh siswi sekolah milik depertemen pendidikan dan kebudayaan akhirnya dibolehkan 1991. Dikeluarkannya surat keputusan bersama (SKB) Menteri dalam Negeri, menteri Agama tentang pembentukan BAZAS. Dihapuskannya Sumbangan dana sosial berhadiah (SDSB) tahun 1993

Download selengkapnya 


Webmail

webmail

Kontak

Logo.png

IAI AL - Aziziyah
Jl. Mesjid Raya Km. 1,5 Mideun Jok Kec. Samalanga Bireuen Provinsi Aceh

Telp. (0644) 531755
Fax. (0644) 531755